Cireboners.id – Komisi I DPRD Kota Cirebon meminta Pemda Kota Cirebon memperhatikan keberadaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) . Sebab, lembaga ini berperan penting mewadahi inovasi dan kreativitas yang diciptakan warga.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Tunggal Dewananto, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama Forum Posyantek Kota Cirebon, Kamis (9/2/2023), di ruang rapat gedung DPRD.
Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Een Rusmiyati SE serta Anggota Komisi I lainnya seperti Yusuf SPdI dan Affiati SPd.
Dewa menjelaskan, audiensi ini Komisi I memfasilitasi Forum Posyantek Kota Cirebon untuk menyampaikan aspirasinya. Saat rapat berlangsung, kata dia, banyak dari mereka menyampaikan keluh-kesah akan minimnya dukungan terhadap kegiatan yang dijalankan di Posyantek.
Jika dilihat lebih jauh lagi, menurut Dewa, sebenarnya Posyantek ini menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pasalnya, Posyantek sangat erat kaitannya dengan inovasi-inovasi serta pengembangan teknologi terbarukan di tingkat masyarakat.
Apabila kegiatan di Posyantek dapat didukung dan dikelola dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan ada saja warga di Kota Cirebon yang bisa melahirkan teknologinya tepat guna sehingga bisa membantu kehidupan mereka di beberapa sektor.
“Kita mendorong agar Pemda Kota Cirebon memperhatikan eksistensi dari keberadaan Posyantek ini. Mereka harus diberi support dari segi anggaran, dukungan moral, fasilitas atau tempat seperti workshop serta lainnya,” kata Dewa usai rapat.
Selain aspirasi tersebut, dalam waktu dekat ini Komisi I DPRD Kota Cirebon akan berkoordinasi ke BKPSDM Kota Cirebon terkait beban kerja yang ditanggung oleh Bagian Pemerintahan terhadap pemberdayaan. Dalam hal ini, masih berkaitan juga dengan Posyantek.
“Hanya diurus subkoordinasi. Ini menjadi catatan, karena beban kerja teman-teman di sana cukup berat. Makanya kita bakal diskusi lebih lanjut terkait masalah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Forum Posyantek Kota Cirebon, Akbar Mutaqin mengatakan, sejak tahun 2013 sampai 2019 Posyantek masih berada di bawah naungan Dinas Sosial (Dinsos). Selama itu, pihaknya selalu mendapat dukungan memadai untuk melakukan kegiatan. Namun saat ini, Akbar mengaku pihaknya kurang mendapatkan dukungan untuk menjalankan setiap kegiatan.
“Kita audiensi ini membicarakan anggaran. Sebab, kalau mau mengadakan kegiatan kami bingung karena anggarannya tidak ada. Kita peralihan dari Dinas Sosial ke Bagian Pemerintahan itu belum sinkron, artinya baru,” katanya.
Minimnya dukungan dan perhatian dari Pemda ini akhirnya sangat berdampak pada aktivitas di Posyantek. Padahal, Posyantek merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis teknologi tepat guna.
“Waktu masih dinaungi Dinsos mulai tahun 2013 sampai 2019, kami selalu mengikuti kegiatan terus. Misalnya pembinaan di kelurahan atau semacamnya. Kita ini perannya sebagai wadah untuk masyarakat yang punya inovasi dan teknologi,” katanya
