Cireboners.id – Komisi I DPRD meminta kepada Pemerintah Kota Cirebon agar tidak mengefisiensi anggaran program usulan Musyawarah Rencana dan Pembangunan tingkat keluarahan (Musrenbangkel) 2023.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Cirebon, Een Rusmiyati mengatakan, anggaran yang mendukung kegiatan masyarakat langsung ini seharusnya tidak diefisiensi lagi pada tahun depan. Sehingga, program pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat bisa optimal dirasakan warga.
ia mengatakan, komisi I DPRD pun sudah menggelar rapat kerja bersama BPKPD dan BP4D terkait persoalan ini. Kemudian, hasil itu akan disampaikan kepada Banggar dan pimpinan DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diprioritaskan.
“Komisi I akan terus memperjuangkan aspirasi para pengurus RW dan LPM. Sebab, mereka yang bersentuhan dengan masyarakat langsung di bawah. Mereka adalah orang pertama yang didatangi warga, jika ada persoalan di masyarakat,” katanya kepada Cireboners, Rabu (18/10/2022).
Anggota Komisi I lainnya, R Endah Arisyanasakanti mendukung penuh aspirasi pengurus RW dan LPM se-Kota Cirebon. Sebab, hasil konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa bantuan wali kota (bawal) untuk RW tidak boleh dianggarkan.
Karena itu, Komisi I DPRD berupaya kebutuhan program pelayanan dan pemberdayaan masyarakat tetap maksimal. “Yang jelas, Komisi I akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat,” singkatnya.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Syaroni ATD MT menarangkan, refocusing anggaran pada APBD Kota Cirebon itu muncul setelah ada keptusan pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pada saat itu, APBD difokuskan pada pengendalian penyebaran Covid-19.
Pada perjalanannya, sampai pada awal 2022 Covid-19 sudah melandai, akan tetapi Kota Cirebon masih masuk kategori PPKM level 3. Sehingga TAPD mengeluarkan kebijakan efisiensi anggaran. Ditambah dengan hasil audit BPK, kas daerah mengalami defisit.
“Agar fiskal tetap membaik, maka TAPD melakukan penyesuaian anggaran di setiap SKPD. Kami pun berharap agar program yang bersentuhan masyarakat tidak diefisiensi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Forum LPM se-Kota Cirebon, Ari Setyawan mengatakan, hasil pertemuan bersama BPKPD dan BP4D yang difasiliasi Komisi I DPRD ini belum memastikan ada atau tidaknya efisiensi anggaran keluran pada APBD 2023. Tetapi, aspirasi ini akan ditindaklanjuti komisi I DPRD ke Banggar dan direkomendasikan ke TAPD.
“Bila mana masih tetap ada pemangkasan, kami masih bersikap menolak Musrenbangkel tahun 2023. Proyeksi anggaran untuk kelurahan pun tadi belum dibuka oleh BPKPD berapa besarannya,” ujar Ari.
