CirebonersID – DPRD Kota Cirebon berkomitmen akan menutup stockpile batubara. Hal itu disampaikan pada rapat dengar pendapat membahas keberadaan stockpile Batubara milik PT Terbit Jaya Selaras Abadi (TJSE) di Pelabuhan Cirebon.
Semua stakeholder hadir, baik dari Pelindo, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon, Camat Lemahwungkuk hingga masyarakat menuntut penutupan stockpile di Pelabuhan Cirebon.
Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno mengatakan, DPRD Kota Cirebon akan mengirimkan surat rekomendasi kepada walikota Cirebon dan diteruskan kepada Kementerian terkait, untuk menghentikan/menutup stockpile batubara di Pelabuhan Cirebon.
“Ini sesuai komitmen dulu ketika 2016, setelah di tutup kemudian dibuka kembali dengan syarat tidak ada stockpile,” ujarnya usai rapat di Griya Sawala DPRD, Senin (22/7/2024).
Kemudian, kata Edi, DPRD Kota Cirebon akan melakukan audiensi dan konsultasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan RI terkait keberadaan stockpile di Pelabuhan Cirebon.
“Kami akan melakukan auidensi dan konsultasi kepada kementeriah LH dan perhubungan tentang kebearadaan stockpile di Pelabuhan Cirebon,” paparnya.
Edi juga menegaskan, DPRD lebih fokus pada tanggung jawab di Pelindo, KSOP dan PT TJSE. Terutama pada Pelindo dan KSOP sebagai pemangku kebijakan di wilayah Pelabuhan Cirebon.
“Kesepakatan mereka dari 2023-2025 dinilai wanprestasi, sehingga kalau menurut saya, segera revisi perjanjian kontrak pembukaan stockpile dan menyesuaikan dengan kesepakatan pada 2016,” paparnya.
“Posisi DPRD Kota Cirebon akan tetap konsisten dengan kesepakatan pada 2016 lalu, bahwa tidak ada kegiatan stockpile di Pelabuhan, sehingga segera tutup saja,” terangnya.
Tokoh Masyarakat RW 01 Panjunan, Jamal mengatakan, masyarakat fokus pada menutup keberadaan stockpile dan tidak akan melebar kemana-mana. “Semoga aspirasi kami diterima pemangku kebijakan,” ujarnya.
Ketua Forum RW Panjunan, Zami Mubarok menjelaskan, dari 10 RW yang ada hanya RW 01 yang meminta penutupan stockpile PT TJSE. Kalau memang menutut demikian, baiknya tutup juga stockpile milik Pelindo.
“Pelindo juga memiliki stockpile, sehingga kalau mau tutup satu, ya tutup semua. Tapi Pelindo harus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh PT TJSE, yakni memberikan kompensasi kepada masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Pemilik PT TJSE, Abraham Hutabarat mengatakan, pihaknya akan mengikuti aturan. Kalau memang penutupan stockpile adalah keputusan final, maka akan ikuti dengan mempertimbangkan segala aspek.
Saat ini, kata Abraham, pengambil keputusan adalah KSOP dan Pelindo karena kepanjangan tangan dari Kementerian perhubungan.
“Apa yang menajdi aturan, kami akan ikuti. Kalau memang itu (penutupan stockpile:red) adalah keputusan final, kami akan ikuti dengan mempertimbangkan segala aspek,” katanya.
