MADIUN – Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Madiun, Kamis (12/2/2026), untuk mempelajari penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan alat penerangan jalan (APJ). Studi tiru ini dipimpin langsung Wali Kota Effendi Edo sebagai upaya memperkuat pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Wali Kota Cirebon mengatakan, skema KPBU dinilai menjadi solusi alternatif dalam memenuhi kebutuhan penerangan jalan tanpa membebani APBD secara signifikan. Kabupaten Madiun dipilih karena dinilai berhasil menjadi daerah pelopor dalam pelaksanaan KPBU APJ sejak 2022.
“Kami ingin belajar langsung dari daerah yang telah berhasil menjalankan program ini. Semangatnya adalah kolaborasi agar pelayanan publik tetap berjalan optimal,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota turut membawa sejumlah perangkat daerah, seperti Penjabat Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Bappelitbangda, serta Inspektorat. Langkah ini dilakukan agar pemahaman terkait aspek teknis, hukum, dan keuangan dapat diserap secara komprehensif.
Selain penerangan jalan, Pemkot Cirebon juga menjajaki peluang penerapan KPBU pada sektor lain, termasuk pengelolaan sampah dan infrastruktur perkotaan. Pemerintah daerah berharap hasil kunjungan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui sinergi bersama DPRD.
Sementara itu, Bupati Hari Wuryanto menjelaskan, kerja sama dengan badan usaha di daerahnya telah mencakup 7.459 titik lampu jalan. Program tersebut dinilai mampu menekan biaya listrik hingga sekitar 50 persen melalui penggunaan teknologi lampu LED.
“Selain efisiensi anggaran, program ini memberikan jaminan kualitas layanan selama 10 tahun. Jika terjadi kerusakan, pihak swasta wajib memperbaiki dalam waktu maksimal 24 jam,” katanya.
Ia menambahkan, penerangan jalan yang optimal turut berdampak pada peningkatan keamanan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pedagang, menurutnya, kini lebih leluasa berjualan pada malam hari karena kondisi lingkungan yang lebih terang dan aman.
Program KPBU APJ Kabupaten Madiun juga telah mendapat pengakuan nasional, termasuk penghargaan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sehingga menjadi model percontohan bagi daerah lain dalam percepatan pembangunan infrastruktur.
