CIREBON – Wali Kota Cirebon Effendi Edo menekankan bahwa penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja ASN 2026 harus dimaknai sebagai komitmen nyata, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.
Hal tersebut disampaikan saat apel pagi penandatanganan pakta integritas yang dirangkaikan dengan rapat pimpinan di Balai Kota Cirebon, Rabu (14/1/2026).
Effendi Edo menegaskan, dokumen tersebut mengikat secara hukum dan moral. Setiap kebijakan, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Ini bukan formalitas. Ada tanggung jawab besar di dalamnya, mulai dari menjaga integritas hingga memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengevaluasi kinerja Pemkot Cirebon sepanjang 2025. Sejumlah program pembangunan dan peningkatan layanan publik diakui telah berjalan, termasuk penguatan infrastruktur dasar dan digitalisasi birokrasi.
Namun, ia menilai masih terdapat pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Beberapa program dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sementara respons terhadap keluhan warga dinilai perlu dipercepat.
Effendi Edo menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya laporan capaian atau serapan anggaran, melainkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Memasuki 2026, ia meminta seluruh jajaran Pemkot Cirebon meninggalkan pola kerja sekadar menyelesaikan tugas. Fokus kerja diarahkan pada hasil dan dampak nyata, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Para kepala perangkat daerah diminta lebih aktif mengawal pelaksanaan program serta memastikan tidak ada keterlambatan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada warga.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan kerja sama lintas perangkat daerah. Ego sektoral dinilai menjadi salah satu penghambat efektivitas kebijakan di lapangan.
Menutup arahannya, Wali Kota mengajak seluruh ASN menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam membangun Kota Cirebon.
“Pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Pemerintah harus hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
