CirebonersID – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bergerak menolak kebijakan pemerintah Indonesia yang menaikan PPN sebesar 12 persen.
Hal itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Cirebon, Jumat (27/12/2024) sore.
Sebagai informasi, kenaikan PPN sebesar 12 persen tercantum dalam UU No 7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
Lebih lanjut, dalam UU tersebut peraturan mengenai kenaikan PPN terdapat di Bab IV pasal 7 terkait tarif PPN dari sebesar 11 persen di tahun 2022, dan naik sebesar 12 persen nanti di tanggal 1 Januari 2025.
Koordinator aksi Reno, kegiatan tersebut diikuti puluhan mahasiswa yang terdiri dari beberapa kampus berbeda di Kota Cirebon.
Reno menilai kebijakan pemerintah Indonesia menaikan besaran PPN dapat menjadi beban tambahan masyarakat. Sehingga, ia meminta kepada DPRD Kota Cirebon untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat.
“Kami menilai kenaikan tersebut tidak sesuai dengan perhitungan, sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat,” kata Reno di sela-sela unjuk rasa.
Ia beranggapan bahwa pemerintah pusat sebetulnya masih bisa mengoptimalkan potensi pendapatan negara melalui sektor lain, atau dengan merampingkan birokrasi dan pembangunan-pembangunan yang tidak diperlukan.
Sehingga, imbas dari kenaikan PPN 12 persen berpotensi menambah beban masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Dengan kenaikan ini tentunya, rakyat kembali jadi korban dan bebannya bertambah,” tambahnya.
Sempat terjadi kericuhan karena beberapa mahasiswa memaksa masuk ke area dalam halaman gedung DPRD Kota Cirebon. Akan tetapi, hal itu tidak berlangsung lama sampai Sekretaris DPRD menemui massa aksi.
“Harapan kami, kami ingin membatalkan kenaikan PPN sebesar 12 persen, dan perlu digarisbawahi perlawanan kami tidak sampai di sini,” tegas Reno. (Rifki)
