CirebonersID – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Proyek Implementasi Penerapan Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC) dalam industrialisasi pertanian dan material baru untuk pengentasan kemiskinan. Acara ini berlangsung di Kantor BP Taskin, Gedung Grand Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat.
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri oleh Bupati Cirebon, Bupati Indramayu, Bupati Kuningan, Wali Kota Cirebon dari Provinsi Jawa Barat, serta Bupati Brebes dari Provinsi Jawa Tengah. Bupati Dian didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan.
Kegiatan yang digagas Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) ini sekaligus menjadi Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Program tersebut menjadi langkah strategis dalam menghadirkan solusi terintegrasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah aglomerasi Cirebon Raya.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor.
“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat transformasi sosial-ekonomi secara signifikan. Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami meyakini koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor ekonomi masyarakat berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai lembaga fasilitator, penyusun, pengarah, sekaligus akselerator nasional, BP Taskin juga tengah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen dan kemiskinan relatif menjadi 4,5–5 persen pada tahun 2029.
Skema Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC)
Melalui skema ini, rantai pasok pertanian dikelola secara semi tertutup dengan mengintegrasikan sektor produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah. Koperasi ditempatkan sebagai pilar utama yang menghubungkan petani dengan akses produksi, pengolahan, serta penjualan.
Dalam implementasinya, BP Taskin bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk:
-
mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi, inovasi, dan mekanisasi,
-
meningkatkan produktivitas serta daya saing petani lokal,
-
membangun rantai pasok terintegrasi berbasis koperasi,
-
mengembangkan material baru untuk mendukung transisi energi terbarukan,
-
serta menciptakan lapangan kerja berkelanjutan.
Sejalan dengan SDGs
Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan ini diharapkan menjadi model nasional yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain. Inisiatif ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, serta pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dengan semangat kolaborasi, BP Taskin, pemerintah daerah, dan sektor swasta optimistis inisiatif ini mampu mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan komunitas.
