CirebonersID – Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mulai melakukan penertiban di kawasan wisata Trusmi, Kecamatan Plered. Langkah ini diambil untuk menata kembali kawasan sentra batik tersebut agar lebih rapi dan nyaman bagi wisatawan.
Penertiban difokuskan pada sejumlah persoalan yang kerap dikeluhkan pengunjung, seperti pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan badan jalan, parkir liar, serta keberadaan anak jalanan dan gelandangan.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menyatakan bahwa penertiban ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata unggulan di wilayahnya.
“Penertiban dilakukan dengan pendekatan persuasif. Tujuannya bukan melarang orang mencari nafkah, tapi mengatur agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum,” ujar Agus, Senin (7/7/2025).
Agus menyebut, Pemkab akan menyiapkan skema relokasi pedagang ke area yang lebih tertata dan aman, serta memperbaiki sistem lalu lintas dan perparkiran di sekitar kawasan.
Fokus Penataan Bukan Sekadar PKL
Tak hanya soal PKL, Pemkab Cirebon juga menyoroti kemacetan akibat parkir sembarangan, terutama saat akhir pekan. Penataan akan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan aparat kepolisian.
Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, mengatakan pihaknya akan mendukung penuh proses penertiban dengan pendekatan humanis, namun tetap memberi sanksi jika ada pelanggaran terhadap penggunaan ruang publik.
“Jalan umum harus kembali pada fungsinya. Trusmi sudah menjadi ikon wisata Cirebon, tentu perlu dukungan tata kelola yang serius,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan Forkopimda bertujuan menjaga keselarasan antar lembaga agar kebijakan berjalan optimal, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan di lapangan.
Trusmi Jadi Wisata Terpadu
Pemerintah daerah menargetkan Trusmi bukan hanya sebagai sentra belanja batik, tetapi berkembang menjadi kawasan wisata terpadu yang dilengkapi fasilitas publik, jalur pedestrian, area parkir yang tertib, serta bebas dari kesemrawutan.
Sumarni menambahkan, upaya ini juga menjadi tanggung jawab bersama. Ia mengajak masyarakat tidak memanfaatkan trotoar atau jalan umum untuk berdagang dan parkir sembarangan.
“Kalau kawasan tertata, pengunjung akan lebih nyaman. Imbas positifnya juga akan dirasakan para pedagang,” ucapnya.
Langkah awal penertiban ini menjadi sinyal bahwa Pemkab Cirebon mulai serius menata kawasan wisata lokal agar lebih siap bersaing dan ramah pengunjung.
