CIREBON – Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan edukasi keuangan bertema “Bahari Tangguh, Ekonomi Maju” di Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Senin (2/3/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Cirebon bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI ini bertujuan memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat pesisir, khususnya para nelayan di Kabupaten Cirebon.
Menurut Wakil Bupati yang akrab disapa Jigus, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Penguatan literasi keuangan sejalan dengan langkah pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.
Ia juga menegaskan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan Desa Gebang Mekar agar mampu tumbuh sebagai desa yang mandiri secara ekonomi sekaligus memiliki akses keuangan yang lebih inklusif.
“Kami mendukung pengembangan Desa Gebang Mekar sebagai desa yang mandiri secara ekonomi dan inklusif secara keuangan,” tambahnya.
Desa Gebang Mekar sendiri merupakan bagian dari program Kampung Nelayan Merah Putih yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Dengan jumlah rumah tangga nelayan yang cukup besar serta aktivitas perikanan tangkap yang dominan, desa ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian pesisir di Kabupaten Cirebon.
Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menjelaskan bahwa literasi keuangan merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi keluarga nelayan.
“Kami ingin nelayan tidak hanya fokus pada hasil tangkapan, tetapi juga mampu merencanakan dan mengelola pendapatan secara lebih terencana,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan pemahaman terhadap layanan keuangan formal yang legal diharapkan dapat membantu nelayan mengembangkan usaha serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
“Dengan perencanaan keuangan yang bijak serta pemanfaatan layanan keuangan formal yang legal, stabilitas ekonomi keluarga nelayan dapat lebih terjaga,” ujarnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Kardaya Warnika, serta pimpinan Bank BJB.
Kardaya menekankan bahwa perluasan akses pembiayaan bagi nelayan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.
“Nelayan harus mendapatkan akses pembiayaan yang aman, terjangkau, dan tidak memberatkan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bank BJB juga memperkenalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Nelayan sebagai dukungan pembiayaan bagi sektor perikanan produktif.
Melalui kegiatan ini, OJK bersama DPR RI, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan industri jasa keuangan berkomitmen memperkuat literasi serta inklusi keuangan bagi nelayan guna mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir yang lebih berkelanjutan.
