CirebonersID – Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah memperkuat langkah percepatan penanganan stunting lewat rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang digelar Kamis (12/6/2025) di Setda Kabupaten Cirebon. Pertemuan ini menyoroti pentingnya aksi nyata di lapangan agar angka stunting bisa ditekan sesuai target nasional.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman menyebutkan bahwa target penurunan angka stunting bukan hal sepele. Pemerintah pusat menetapkan angka maksimal 18,8 persen di 2025 dan 14,2 persen pada 2029. Karena itu, semua pihak diminta bergerak bersama, tak hanya Dinas Kesehatan, tetapi lintas sektor termasuk pemerintah desa, sekolah, hingga masyarakat.
“Kita harus fokus ke kelompok rentan: ibu hamil, menyusui, balita, remaja putri, dan calon pengantin. Kalau ini dibiarkan, angka kita bisa kembali naik,” tegas Jigus, sapaan akrabnya.
Faktanya, prevalensi stunting di Cirebon sempat menurun dari 26,5 persen (2021) ke 18,6 persen (2022), tapi sayangnya naik lagi jadi 22,9 persen pada 2023. Data tahun 2024 masih menunggu rilis. Tren ini menunjukkan tantangan masih besar.
Jigus menekankan pentingnya menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas strategis di semua OPD. Ia juga menyebut perlunya penguatan TPPS dari tingkat kabupaten sampai desa, termasuk mendorong kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk skrining dan mendampingi keluarga berisiko.
Program seperti “Orang Tua Asuh Anak Stunting”, penyuluhan, pemberian makanan tambahan (PMT), serta layanan KB dan rujukan kesehatan juga akan diperluas cakupannya.
Senada, Kepala DPPKBP3A Eni Suhaeni menambahkan bahwa pihaknya menggerakkan berbagai program unggulan seperti GENTING, TAMASYA, GATI, SIDAYA, dan aplikasi “Keluarga Indonesia” dari BKKBN. Menurutnya, keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada sinergi antar lembaga dan kesinambungan program di lapangan.
Koordinasi ini juga jadi momentum memperkuat perencanaan lintas sektor, memastikan sumber daya digunakan tepat sasaran, dan mendorong keterlibatan publik lewat regulasi dan edukasi yang lebih terbuka.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat lintas sektor: kepala dinas, perwakilan rumah sakit, tokoh kampus, dunia usaha, hingga kepala Puskesmas dari 10 kecamatan yang dinilai menjadi garda terdepan dalam intervensi stunting di daerah.
