CIREBON — Hiruk pikuk pesta demokrasi tidak seharusnya menempatkan perempuan hanya sebagai penonton pasif atau sekadar sasaran perolehan suara. Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mendorong perempuan tampil sebagai subjek aktif, bahkan penggerak literasi politik yang mampu memberi warna pada arah kebijakan publik.
Komitmen tersebut mengemuka dalam forum Penguatan Perempuan dalam Konstelasi Politik Indonesia yang digelar di Kantor KPU Kota Cirebon, Selasa (30/12/2025).
Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan merupakan fondasi penting dalam pembangunan daerah. Ia menilai, perspektif perempuan menghadirkan sensitivitas dan empati yang kuat terhadap isu-isu krusial, mulai dari kesejahteraan keluarga, pendidikan, hingga penguatan ekonomi mikro.
“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya mengapresiasi KPU atas terselenggaranya forum ini. Ini menjadi bukti bahwa peran perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, melainkan pilar utama demokrasi,” ujarnya.
Ia menekankan, keterlibatan perempuan tidak boleh berhenti pada aspek kuantitas atau sekadar pemenuhan kuota 30 persen calon legislatif. Yang jauh lebih penting adalah keterwakilan substantif, di mana perempuan hadir dengan gagasan, kapasitas intelektual, dan keberanian memperjuangkan kepentingan publik.
Wakil Wali Kota mengakui bahwa hambatan kultural dan stereotip gender masih menjadi tantangan nyata dalam dunia politik. Namun, ia optimistis forum-forum literasi politik dapat menjadi ruang strategis bagi perempuan untuk menembus sekat tersebut dan melahirkan kebijakan yang lebih inklusif.
“Politik hari ini membutuhkan nilai kemanusiaan dan kejujuran. Jika semakin banyak perempuan berintegritas berada di ruang pengambilan keputusan, kualitas kebijakan publik akan jauh lebih baik. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, demokrasi ibarat burung dengan satu sayap—mustahil terbang tinggi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Mardeko, memaparkan tren positif keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon. Berdasarkan data KPU, keterlibatan perempuan di parlemen daerah terus menunjukkan peningkatan dari periode ke periode.
“Pada periode 2019–2024, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cirebon mencapai 34 persen, melampaui kuota minimal. Bahkan, saat ini Wakil Wali Kota Cirebon juga merupakan representasi perempuan. Ini menunjukkan kemajuan yang signifikan,” jelasnya.
Meski demikian, Mardeko menyoroti masih adanya tantangan serius di internal partai politik. Ia menyebut, pada proses pendaftaran calon legislatif sebelumnya, sejumlah partai masih kesulitan memenuhi kuota minimal 30 persen perempuan.
“Ini menjadi catatan penting menuju Pemilu 2029. Partai politik perlu melakukan kaderisasi perempuan sejak dini. Fakta menunjukkan, semakin banyak perempuan yang maju, peluang keterpilihannya juga semakin besar,” ujarnya.
Melalui forum ini, KPU berharap lahir generasi baru politisi perempuan yang siap membawa perubahan, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi lokal.
“Tentu dengan cara yang bermartabat, santun, namun tetap kompetitif demi kemajuan Kota Cirebon,” pungkas Mardeko.
