CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (8/4/2026). Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan sekaligus memastikan program yang dirancang sesuai kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Wakil Wali Kota Siti Farida Rosmawati, unsur Forkopimda, DPRD, perangkat daerah, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan masyarakat termasuk Forum Anak Kota Cirebon. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Effendi Edo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari tingkat partisipasi dan kebersamaan masyarakat. Ia mengapresiasi peran warga dalam menjaga kondusivitas kota.
“Keberhasilan pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang kekuatan kebersamaan dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut tahun 2027 sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, yang menjadi momentum percepatan pembangunan. Menurutnya, indikator keberhasilan harus dilihat dari dampak nyata, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
“Tahun 2027 adalah fase pembuktian. Kita harus memastikan setiap program benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pola perencanaan yang bersifat rutin tanpa inovasi. Ia menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan agar lebih tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2027 telah melalui tahapan partisipatif, mulai dari rembug warga hingga musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan. Proses tersebut menghasilkan berbagai usulan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan.
“Musrenbang ini menjadi titik temu dari seluruh proses perencanaan yang telah dilakukan, dengan tetap menjaga keselarasan antara kebijakan pusat, provinsi, dan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, tantangan pembangunan ke depan semakin kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, pengangguran, hingga keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kolaborasi pembiayaan melalui skema CSR maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Dengan keterbatasan fiskal, kita harus lebih kreatif dalam mencari sumber pembiayaan pembangunan,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, aspirasi generasi muda juga menjadi perhatian melalui penyampaian Suara Anak Daerah (SAD) Tahun 2026. Ketua Forum Anak Kota Cirebon, Azita Nadia Ghaisani, menekankan pentingnya keterlibatan anak dalam proses pembangunan.
Ia menyampaikan sejumlah harapan, mulai dari peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, hingga penyediaan ruang publik yang ramah anak.
“Kami berharap anak-anak tidak hanya didengar, tetapi juga dilibatkan secara nyata dalam pembangunan,” ujarnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kota Cirebon optimistis dapat menghasilkan perencanaan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
