CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah. Langkah strategis tersebut menjadi fokus utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun 2027.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, secara resmi membuka Kick Off Meeting Penyusunan Dokumen RKPD Kota Cirebon Tahun 2027 yang digelar di Bappelitbangda Kota Cirebon, Rabu (17/12/2025). Ia menegaskan bahwa Kick Off Meeting bukan sekadar agenda administratif, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Kota Cirebon ke depan.
“Dokumen RKPD 2027 harus menjadi jembatan konkret antara visi besar pembangunan dengan aksi nyata di lapangan,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2025–2029 yang menargetkan terwujudnya Kota Cirebon yang setara dan berkelanjutan pada 2029. Oleh karena itu, setiap program dan alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung capaian target jangka menengah dan panjang tersebut.
Sejak dilantik pada Februari 2025, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan sinkronisasi arah pembangunan, termasuk dalam menghadapi tantangan kebijakan nasional seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Meski demikian, penyesuaian anggaran tetap diarahkan pada tiga pilar utama, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan jaminan kesehatan masyarakat, sejalan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan, Kota Cirebon mampu mencatatkan sejumlah capaian positif sepanjang 2025,” jelasnya.
Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon tercatat sebesar 4,89 persen pada Triwulan I 2025 dan meningkat menjadi 5,20 persen pada Triwulan III. Sementara itu, inflasi relatif terkendali di angka 2,27 persen, yang menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, angka kemiskinan berhasil ditekan dari 9,02 persen menjadi 8,66 persen per November 2025 melalui pelaksanaan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Berbagai penghargaan juga diraih, di antaranya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Klasifikasi Unggul 2025, Swasti Saba Wiwerda sebagai Kota Sehat 2025, serta pengakuan sebagai daerah berkinerja baik dalam percepatan penurunan stunting tahun 2024.
Meski demikian, Wali Kota menekankan bahwa capaian tersebut harus menjadi modal untuk menyusun RKPD 2027 secara lebih cermat, terukur, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Proses perencanaan harus komprehensif dan melibatkan berbagai sudut pandang agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin perencanaan, akuntabilitas anggaran, serta optimalisasi sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
“Mari kita maksimalkan seluruh potensi daerah dan bekerja dengan optimisme untuk mewujudkan Kota Cirebon yang maju, inklusif, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdhyana, memaparkan sejumlah target indikator makro pembangunan Kota Cirebon Tahun 2027. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 79,11 poin, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 6,15–7,41 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,99 persen, indeks gini 0,417, serta tingkat kemiskinan ditekan hingga 7,00 persen.
Agus menegaskan bahwa RKPD harus menjadi implementasi nyata visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai RPJMD 2025–2029.
“Penyusunan RKPD harus memastikan kesesuaian program dengan target nasional, memanfaatkan Basis Data Terpadu melalui e-Walidata, serta mengoptimalkan Cirebon Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik juga harus menjadi perhatian agar layanan vital kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Sektor pelayanan publik harus tetap terjamin, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” tuturnya.
