CIREBON – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon yang dinilai sebagai salah satu daerah paling proaktif dalam mendukung pembangunan perumahan rakyat.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Percepatan Capaian Rumah Rakyat Program Pemerintah dan Pembiayaan Mikro Perumahan Melawan Rentenir di Aula Bale Jayadewata Kota Cirebon, Kamis (30/10).
“Saya melihat wali kotanya sangat proaktif dalam mendukung sektor perumahan. Banyak perizinan dipermudah, tapi tetap mengikuti aturan,” ujar Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara itu.
Ara menilai, langkah cepat dan koordinatif yang dilakukan Pemkot Cirebon menjadi contoh sinergi positif antara pemerintah daerah dan pusat dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP menggagas Gerakan Gotong Royong untuk membantu renovasi rumah warga kurang mampu di Kota Cirebon. Ia bahkan menyumbangkan Rp100 juta dari dana pribadi.
Gerakan spontan itu langsung disambut berbagai pihak. Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul dana Rp600 juta, berasal dari Menteri PKP, Wali Kota Cirebon, dan sejumlah pengembang perumahan — tanpa menggunakan anggaran negara.
“Semangat gotong royong yang tumbuh di sini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan terbaik bagi rakyat, termasuk di sektor perumahan. Kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat menjadi kunci percepatan penyediaan rumah layak huni. Semangat ini harus terus dilanjutkan,” tegas Ara.
Sementara itu, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri PKP dan dukungan program perumahan yang diberikan.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri hadir dengan membawa banyak program bagus. Kami tentu mendukung penuh sebagai pemerintah daerah,” ujarnya.
Edo menyebut, gerakan spontan yang diinisiasi Menteri PKP menjadi bukti nyata semangat kebersamaan.
“Dalam waktu kurang dari lima menit, terkumpul Rp600 juta untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu),” jelasnya.
Meski begitu, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyediaan hunian layak bagi warga. Berdasarkan data Pemkot, dari 90.749 kepala keluarga, terdapat backlog 11.179 unit atau sekitar 12,31 persen keluarga belum memiliki rumah tetap. Selain itu, kebutuhan rumah baru tiap tahun mencapai sekitar 4.400 unit, seiring pertumbuhan kelompok usia produktif.
“Karena itu, kami bergerak cepat dan menyambut baik Program 3 Juta Rumah, berusaha memfasilitasi secara maksimal. Hingga 2025, tercatat 23 proyek perumahan subsidi berhasil menambah 3.238 unit hunian di Cirebon,” ungkapnya.
Pemkot Cirebon juga memberikan kemudahan regulasi, di antaranya implementasi SKB 3 Menteri untuk pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR. Salah satu contohnya, proyek Keandra Park Tahap II yang membangun 538 unit rumah, serta 13 permohonan pembebasan BPHTB dengan total keringanan mencapai Rp55,9 juta.
Selain itu, perbankan seperti BTN, BRI, dan BJB turut dilibatkan dalam penyaluran pembiayaan FLPP dan KUR bekerja sama dengan para pengembang.
Upaya pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga dilakukan melalui berbagai sumber pendanaan. Di antaranya bantuan APBN lewat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 49 unit rumah di beberapa kelurahan, bantuan APBD Provinsi Jawa Barat untuk 60 unit, serta bantuan APBD Kota Cirebon untuk 162 unit, di mana 117 unit di antaranya telah terealisasi hingga Agustus 2025.
Meski banyak capaian positif, Wali Kota menyoroti masih adanya kendala dalam penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU). Dari 147 perumahan, sebanyak 128 di antaranya belum menyerahkan aset PSU kepada Pemkot.
“Semoga arahan dan dukungan Bapak Menteri dapat membantu kami mengatasi tantangan ini. Mari kita jaga semangat gotong royong, perkuat kolaborasi antara Pusat, Provinsi, dan Daerah, sehingga Kota Cirebon yang Setara dan Berkelanjutan dapat terwujud,” tutupnya.*
