CIREBON – Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di ruang Nyimas Gandasari Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (7/4/2026).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan berbagai masukan dari perangkat daerah serta para pemangku kepentingan.
Bupati Cirebon, Imron, menegaskan bahwa penyusunan program kerja tahun 2027 harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Ia mendorong seluruh perangkat daerah untuk aktif memberikan usulan yang tepat sasaran dan berdampak langsung.
“Kami berharap SKPD dapat memberikan masukan yang benar-benar menyentuh pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Imron, sektor infrastruktur masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan ke depan. Namun demikian, ia menekankan pentingnya menggerakkan berbagai sektor lain secara bersamaan, seperti ekonomi, budaya, dan sosial.
“Perekonomian, infrastruktur, budaya, dan sektor lainnya harus berjalan bersama,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan pangan keluarga.
“Budaya lama seperti menanam di pekarangan rumah perlu kita hidupkan kembali,” tambahnya.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan, pemerintah daerah membuka peluang investasi serta mendorong peran aktif masyarakat dalam mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas.
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian dalam Musrenbang ini, antara lain penguatan kearifan lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, transformasi digital pemerintahan, stabilitas keamanan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus pembahasan.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2027 adalah penguatan infrastruktur dan hilirisasi sektor unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Pemerintah daerah juga menetapkan sejumlah prioritas belanja, di antaranya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi kreatif dan digital, pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta digitalisasi layanan publik.
Sementara itu, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penurunan angka kemiskinan, peningkatan daya saing tenaga kerja, peningkatan nilai tambah ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.
