CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU). Langkah ini dilakukan guna meningkatkan layanan publik sekaligus mengatasi keterbatasan anggaran daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan capacity building KPBU penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) yang digelar di Aula Bappelitbangda Kota Cirebon, Kamis (19/2/2026). Forum ini menjadi upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pemahaman sekaligus menyiapkan proyek investasi infrastruktur yang berkelanjutan.
Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menegaskan bahwa KPBU bukan sekadar alternatif pembiayaan, tetapi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan pembagian risiko antara pemerintah dan badan usaha, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Ia menekankan, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus berani berinovasi dan tidak terjebak pada pola pembangunan konvensional. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta serius dan memiliki target jelas dalam mengimplementasikan program tersebut.
“KPBU harus segera diwujudkan. Dengan skema ini, volume PJU yang bisa dipasang jauh lebih besar dibandingkan jika hanya mengandalkan APBD. Saya minta seluruh pihak memahami tahapan dan perencanaan agar berjalan optimal,” ujarnya.
Wali Kota juga mengingatkan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, dukungan kebijakan dan pengawasan dari DPRD menjadi faktor utama untuk menarik investor yang kredibel. Ia menambahkan, proyek yang ditawarkan harus memenuhi aspek kelayakan, kepastian hukum, dan nilai investasi yang bankable.
Selain itu, momentum awal Ramadan diminta menjadi penguat komitmen jajaran pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang merata merupakan bagian dari amanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada, Kepala Bappelitbangda Kota Cirebon, Agus Herdiyana, menyampaikan bahwa proyek PJU dipilih sebagai pilot project KPBU karena memiliki dampak langsung terhadap keamanan dan kenyamanan warga. Ia menilai penerangan jalan merupakan simbol kehadiran pemerintah dalam melayani masyarakat.
“PJU bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga rasa aman. KPBU menjadi solusi strategis agar layanan berkualitas tetap bisa dirasakan masyarakat meski anggaran terbatas,” katanya.
Agus berharap kegiatan capacity building ini dapat menghasilkan peta jalan yang jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur di Kota Cirebon dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.
Dukungan juga datang dari pemerintah pusat. Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), Andre Permana, yang mengikuti kegiatan secara daring, menyampaikan bahwa skema KPBU sektor penerangan jalan terbukti efektif di berbagai daerah. Ia mengapresiasi langkah Pemkot Cirebon yang dinilai berani memulai inovasi pembiayaan.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah. PT PII siap mendukung seluruh tahapan, mulai dari penyiapan dokumen hingga pelaksanaan proyek,” ujarnya.
Melalui skema KPBU, Pemkot Cirebon optimistis mampu mempercepat pemerataan penerangan jalan, meningkatkan keamanan lingkungan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
