BANDUNG – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2026, fokus pembangunan diprioritaskan pada pembenahan infrastruktur dasar serta optimalisasi layanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan usai Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menghadiri Rapat Evaluasi APBD se-Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (9/1/2026).
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal yang menantang. Ia meminta seluruh daerah memangkas belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas, dan mengalihkannya ke sektor produktif yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Pembangunan ke depan harus memenuhi hak dasar rakyat. Fokuskan anggaran pada perbaikan jalan, drainase, trotoar, hingga irigasi,” ujar Dedi Mulyadi.
Gubernur juga menegaskan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran. Ia mendorong kepala daerah memanfaatkan media sosial untuk membuka informasi APBD kepada publik.
“Agar rakyat tahu dan percaya bahwa uang mereka kembali dalam bentuk pembangunan,” tuturnya.
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Cirebon melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Cirebon, Mastara, menyatakan kesiapan Pemkot Cirebon menjalankan instruksi Gubernur Jawa Barat.
Ia menjelaskan, Pemkot Cirebon turut melaporkan kondisi keuangan daerah secara terbuka, termasuk terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kami hadir memenuhi undangan Pak Gubernur bersama Pj Sekda dan kepala perangkat daerah terkait. Poin utamanya memastikan pelaksanaan APBD tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar Mastara.
Menurutnya, SiLPA Kota Cirebon yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mencapai sekitar Rp19 miliar, terdiri dari Rp13 miliar SiLPA berhadapan dan Rp6 miliar SiLPA bebas.
SiLPA bebas tersebut, lanjut Mastara, akan dialokasikan untuk penanganan isu krusial di Kota Cirebon, khususnya pengelolaan lingkungan.
“Sesuai arahan pemerintah pusat dan kebutuhan mendesak di lapangan, SiLPA bebas akan difokuskan untuk penataan persoalan persampahan, terutama di TPA Kopiluhur yang telah menjadi perhatian serius Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Selain itu, rapat koordinasi tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pajak dan retribusi.
Dengan sinkronisasi kebijakan ini, Pemerintah Kota Cirebon optimistis pembangunan tahun 2026 akan lebih terarah, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
