CirebonersID – Wakil Wali Kota Cirebon, Siti Farida Rosmawati, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta diikuti langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Rakornas TPAKD 2025 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Tema ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat inklusi keuangan nasional.
Wakil Wali Kota Siti Farida menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama lintas lembaga demi pemerataan akses keuangan.
“Saya mengikuti Rakornas TPAKD yang dipimpin langsung oleh Bapak Airlangga Hartarto bersama Ketua OJK dan seluruh kepala daerah se-Indonesia. Kegiatan ini sangat penting karena percepatan akses keuangan daerah harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Menurutnya, percepatan akses keuangan menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung ekonomi rakyat.
Pemerintah Kota Cirebon, lanjutnya, berkomitmen mendukung program nasional tersebut dengan memperkuat peran TPAKD daerah. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, seperti peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro, kerja sama dengan lembaga keuangan, serta percepatan digitalisasi ekonomi lokal.
“Percepatan akses keuangan diharapkan dapat memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kemandirian daerah, dan menjadi fondasi penting menuju ekonomi yang tangguh dan berkeadilan,” ungkap Siti Farida.
Dalam kesempatan itu, OJK, bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri, juga menegaskan pentingnya percepatan akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas pemerintah sesuai arah Asta Cita.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa TPAKD berperan penting sebagai indikator stabilitas ekonomi makro.
“Inklusi keuangan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Financial Inclusion Committee yang dipimpin Ratu Maxima. Presiden Prabowo Subianto baru saja kembali dari Belanda, dan dalam pembicaraan tersebut isu inklusi keuangan turut dibahas,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, Presiden mengapresiasi capaian Dewan Nasional Keuangan Inklusif, yang dinilai sejalan dengan program Asta Cita.
“Ke depan, TPAKD diharapkan turut membuka akses untuk agenda prioritas Presiden, antara lain program makanan bergizi gratis, penguatan sumber daya manusia sejak dini, serta pengembangan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih yang akan diperluas pada tahun mendatang,” tuturnya.
