CirebonersID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ mengenai Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Tito menyatakan, “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (11/5/2025).
https://cirebonkota.go.id/gempur-rokok-ilegal/.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dilakukan secara virtual dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (8/5).
Dalam SE yang diterbitkan, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk menyediakan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) bagi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mengusulkan tiga lokasi tanah di wilayah masing-masing. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan BGN, terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yang dapat dimanfaatkan untuk membangun SPPG.
Tito menilai bahwa program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta membuka peluang baru bagi daerah. Ia menjelaskan bahwa program ini dapat menyerap tenaga kerja lokal, dengan setiap SPPG memerlukan sekitar 50 orang relawan untuk menjalankan program tersebut.
Program MBG juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ekonomi sirkular melalui rantai pasokan pangan yang terhubung dan berkelanjutan, yang akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito mengimbau agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung program MBG. Ia menegaskan pentingnya segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang langsung berdampak pada masyarakat dan aktivitas ekonomi, termasuk program MBG.
“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” tuturnya.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengapresiasi dukungan Mendagri melalui SE tersebut. Ia menambahkan bahwa Pemda memiliki peran penting dalam kesuksesan program MBG, yaitu dalam pengembangan infrastruktur SPPG, membina potensi sumber daya lokal untuk penyediaan bahan baku, dan menyalurkan program MBG kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dadan juga menegaskan bahwa BGN akan memberikan insentif bagi kader Posyandu yang terlibat dalam distribusi MBG.
Rapat tersebut dihadiri secara virtual oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti. Tito didampingi oleh pejabat tinggi madya di lingkungan Kemendagri, sementara peserta rapat melibatkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.
