Cireboners.id – DPRD Kota Cirebon melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama PT Panjunan dan LKBH Bibit, Kamis (19/10/2023) di ruang utama griya sawala DPRD Kota Cirebon.
Pada RDP ini, PT Panjunan Kota Cirebon didesak karena menahan 39 ijazah pegawainya. Usai rapat pun, akhirnya ijazah tersebut bisa diambil pada pada Jumat (20/10/2023) dengan syarat membawa tanda terima.
Ketua DPRD Ruri Tri Lesmana menilai, ijazah adalah dokumen penting hasil jeri payah selama menempuh pendidikan 12 tahun. Adapun perusahaan merugi akibat barang hilang, bisa menempuh jalur hukum.
“Pegawainya sudah keluar, maka ijazah harus diserahkan. Kalau ada kerugian silakan lapor kepada pihak yang berwajib,” tegas Ruri.
Hal yang sama dikatakan, anggota Komisi III Fitrah Malik. Menurutnya, perusahaan tidak berwenang menahan ijazah kepada pegawai yang sudah resign. Jika menahan ijazah, sambung Fitrah, akan mempersulit pegawai mencari pekerjaan baru.
“Gimana mau mencari pekerjaan kalau ijazah ditahan. Saya minta dengan sangat ijazah diserahkan kepada pemiliknya,” kata Fitrah.
Sementara itu, Manager Operasional PT Panjunan Jossie Sebastian. mengatakan, ijazah bisa diserahkan setelah berkoordinasi dengan jajaran direksi di pusat. Sedangkan soal gaji, pihaknya masih belum ada keputusan dari pusat.
“Keputusan ada di pusat, kami di cabang hanya bisa menjalankan tugas,” ujarnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Eks Karyawan PT Panjunan, Reno Sukriano mengatakan, pihaknya bersyukur apa yang selama ini menjadi tuntutan eks karyawan akhirnya terkabulkan.
“PT Panjunan akan menyerahkan ijazah besok. Kami imbau kepada Pemkot Cirebon agar juga memberikan pengawasan terhadap perusahaan yang ada di Kota Cirebon, untuk memberikan jaminan kesehatan dan yang lainnya. Dan semoga ini yang terakhir,” pungkasnya. (Ibnu)
