CirebonersID– Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap sejumlah bangunan liar yang berdiri di aliran sungai yang ditengarai menjadi penyebab banjir, Rabu (13/3/2025).
Hasilnya, Komisi II menemukan adanya pelanggaran sejumlah bangunan gedung usaha maupun bangunan liar berdiri di daerah aliran sungai (DAS) maupun drainase.
Peninjauan lapangan itu dilakukan di dua lokasi Jalan Cipto MK, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi dan satu lokasi di Jalan Sukalila, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Lemahwungkuk.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah SSos MAP menyampaikan, hasil monitoring di tiga titik lokasi ditengarai menjadi penyebab banjir ketika Kota Cirebon dilanda hujan dengan intensitas tinggi.
Sidak melibatkan petugas Satpol PP, DPUTR dan Pejabat Kelurahan itu terpantau sejumlah bangunan liar dan bangunan berusaha menghalangi arus aliran sungai dengan mengambil hampir separuh badan daripada sungai di Kota Cirebon.
Pria akrab disapa Andru itu menegaskan, persoalan bangunan yang menyalahi aturan itu harusnya segera ditertibkan. Karena itu, Komisi II berharap kepada pemerintah daerah memiliki keberanian untuk menindak tegas bangunan liar yang berdiri di atas aliran sungai.
“Hasil dari tinjauan lapangan ini, harapan kami ke depan adalah meminta keberanian pemerintah daerah agar bisa menertibkan bangunan liar ini. Karena kalau sesuai aturan, seharusnya 2 meter kiri kanan sungai itu tidak boleh ada bangunan berdiri,” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah segera menertibkan bangunan liar yang berdiri di daerah aliran sungai atau di sepadan irigasi. Sebab, masalah itu merupakan penyebab utama terjadinya banjir di Kota Cirebon. Di samping itu, jika bangunan liar terus dilakukan pembiaran pemerintah daerah, maka ke depannya makan banyak bermunculan bangunan liar.
“Kalau ini menjadi sebuah pembiaran, ya ke depan kita nggak bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang memang selama ini menjadi penyebab banjir,” katanya.
Melihat kompleksitas masalah bangunan tidak sesuai peruntukannya di Kota Cirebon, Komisi II juga menekankan kepada Pemerintah Kota Cirebon harus segera menyelesaikan rencana induk penataan drainase di Kota Cirebon.
Hal itu dimaksudkan agar, upaya penyelesaiaan banjir di Kota Cirebon bisa dipantau secara bertahap dengan capaian target yang sudah ditentukan.
“Tadi kita berkeliling di Jalan Cipto, ternyata drainase di lajur kiri-kanan itu sudah tidak berfungsi. Kami juga melihat toko-toko di sepanjang jalan itu menutup bak kontrol saluran drainase,” katanya.
Komisi II DPRD Kota Cirebon berharap, ke depannya Pemerintah Kota Cirebon bisa berkoordinasi dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai. Menurutnya, tindakan tegas itu bukan berarti tidak membolehkan kegiatan usaha, melainkan semua pihak harus menataati regulasi yang ada.
“Tindakan tegas itu, kami berpegangan pada aturan. Suka tidak suka, enak tidak enak, kalau kita berpegangan kepada aturan, maka penegkakan Perda harus berjalan,” katanya.
Anggota Komisi II DPRD Kota Cirebon, H. Karso SIP menambahkan, monitoring terhadap bangunan liar berdiri di atas aliran sungai dan drainase ini akan terus dilanjutkan. Tinjauan lokasi ini akan terus berlanjut di sejumlah titik lain di Kota Cirebon. Sebab, disanyalir bangunan liar berdiri di aliran sungai dan drainase marak terjadi di Kota Cirebon.
“Masih ada bangunan-bangunan yang berdiri di atas sungai. Seperti di Kali Suba, di sana ada bangunan yang sudah seperti panggung. Ke depan, kami terus akan melakukan sidak,” tegas Karso.
Monitoring bangunan liar di sejumlah titik itu dihadiri pula Anggota Komisi II DPRD lainnya, yaitu Dian Novitasari SKom MAP, Anton Octavianto SE MM MMTr, Abdul Wahid Wadinih SSos, dan M Noupel SH MH.
