CirebonersID – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon masih berusaha meningkatkan kuota BBM subsidi untuk tahun 2025. Sebab, hingga saat ini jumlah yang diterima masih kurang dari kebutuhan.
Dari kebutuhan sebanyak 5100 kilo liter, hanya sekitar 1800 kilo liter yang dapat disalurkan kepada para nelayan maupun pengusaha kapal.
Kepala DKPPP Kota Cirebon Elmi Masruroh mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk penambahan kuota BBM bersubsidi sejak akhir tahun 2024.
Akan tetapi, pengajuan tersebut harus dilakukan oleh Pemprov Jabar, sementara DKPPP hanya bisa memberikan usulan atau rekomendasi.
“Sebenarnya kami dari akhir tahun sudah mengajukan, cuma memang yang harus mengajukan dari Provinsi khususnya Biro Perekonomian, dan kami hanya mengusulkan saja,” katanya, saat ditemui CirebonersID, (6/2/2025).
Elmi menjelaskan, BBM bersubsidi hanya diperuntukkan untuk kapal dengan muatan maksimal 30 GT (gross tonnage) kategori pengusaha kapal, dan di bawah 5 GT untuk kategori nelayan kecil.
Untuk kapal bermuatan 30 GT jatah BBM bersubsidi adalah 15 kilo liter untuk sekali berangkat dengan rata-rata waktu melaut tiga bulan. Sementara untuk nelayan 5 GT diberi jatah sebanyak 30 liter untuk sekali berangkat, dengan waktu melaut harian.
“Kalau yang 15 kilo liter jatahnya per berangkat untuk tiga bulan, itu bisa efisien 70-80 juta. Kalau yang sehari, hanya sekitar 30 liter yaitu untuk yang kecil di bawah lima GT,” jelasnya.
Di sisi lain, Elmi tetap optimis sebab dengan keterbatas BBM subsidi pihaknya masih mampu melampaui target PAD dari sisi retribusi.
Hal itu tak lepas dari inovasi terbaru DKPPP dengan meluncurkan aplikasi Sirebon, yaitu Sistem Informasi Retribusi Kota Cirebon.
Dengan aplikasi ini penarikan retribusi di tempat pelelangan ikan (TPI) menjadi lebih efektif dan efisien. Sebab, sejak kapal datang berlabuh, proses pendataan akan langsung dicatat melalui aplikasi, sampai tagihan retribusi muncul.
“Jadi, ini tidak hanya pembayaran saja, karena dari awal kapal berlabuh, didata, digrading lalu dimasukkan ke aplikasi Sirebon, dan otomatis keluar tagihan retribusinya,” jelas Elmi.
“Alhamdulillah berjalan baik, dan pengusaha kapal pun kepercayaannya tambah besar. Bahkan, ketika sudah berlabuh dan didata langsung minta tagihannya,” tambahnya. (Rifki)
