CirebonersID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon menilai pengelolaan limbah di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Harjamukti masih belum optimal. Ada sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti pihak pengelola agar tidak menimbulkan persoalan lingkungan.
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama DLH Kota Cirebon, Dinar, menyebut SPPG sebenarnya telah membangun empat bak pengendapan limbah. Namun, kapasitasnya tidak mampu menampung volume air limbah yang dihasilkan.
“Karena perhitungan awal kurang tepat, air limbah yang muncul jauh lebih banyak dibandingkan kapasitas bak,” ungkapnya di Cirebon, Selasa (30/9/2025).
Selain itu, pengelola juga melakukan penyedotan limbah. Akan tetapi, cara tersebut dinilai tidak efisien karena membutuhkan biaya tinggi dan harus dilakukan hampir setiap pekan.
DLH meminta pengelola segera melakukan uji laboratorium terhadap sampel limbah. Hasilnya akan menentukan metode pengolahan yang tepat.
Dinar menjelaskan, sesuai Permen LHK Nomor 11 Tahun 2025, air limbah domestik yang mengandung minyak dan lemak harus melewati grease trap sebelum masuk ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
“Sedangkan endapan limbahnya wajib diserahkan kepada pihak ketiga yang sudah terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup,” jelasnya.
Menurut Dinar, IPAL ideal di SPPG seharusnya melalui tahap ekualisasi, kemudian dialirkan ke bak aerob dengan suplai oksigen untuk mengurangi pencemar. Setelah itu, dilakukan proses desinfeksi guna menekan bakteri. Jika kadar endapan masih tinggi, diperlukan tambahan sistem filtrasi.
Ia menegaskan, air limbah yang dibuang ke drainase harus memenuhi baku mutu. Misalnya, pH berada di angka 6–9, BOD 12, COD 80, feses 30, bakteri patogen maksimal 200, serta residu klorin 1 mg/liter.
“Bau biasanya muncul dari endapan lemak yang tidak dibersihkan dan air cucian,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Pesarean Buyut Kilayaman selaku pengelola SPPG Harjamukti, Deni, menyatakan kesiapannya melakukan uji laboratorium.
“Setelah hasilnya keluar baru bisa diputuskan skemanya, apakah cukup dengan pengolahan di dalam atau perlu grease trap tambahan,” katanya.
Deni memastikan aktivitas SPPG tetap berjalan, namun tidak ada limbah yang dibuang tanpa pengolahan.
“Kalau proses pengajuan MBG dihentikan, itu cukup rumit. Bisa saja ditahan sementara, tapi tetap harus ada perhitungannya,” tegasnya.
