CirebonersID – Pernyataan Fadli Zon dalam wawancara YouTube Real Talk yang menyangsikan keberadaan bukti pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 menuai kritik tajam.
Menurut Fadli Zon, pemerkosaan massal kala itu hanyalah “cerita” yang tidak pernah terbukti secara faktual dan tidak tercantum dalam buku sejarah.
Koalisi Perempuan Indonesia dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengecam pernyataan itu sebagai bentuk pengingkaran sejarah kekerasan terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa, yang terjadi pada masa transisi politik 1998.
Mereka menilai ucapan Fadli menyakiti para penyintas dan memperlemah komitmen negara terhadap hak asasi manusia.
Dalam konferensi pers, peneliti sejarah Ita Fatia Nadia menuntut Fadli Zon mencabut pernyataannya dan meminta maaf secara terbuka.
Tuntutan ini juga disuarakan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menyampaikan 10 poin desakan, antara lain: mengecam pernyataan Fadli, menolak pengangkatannya sebagai Ketua Dewan GTK, serta mendesak keterlibatan korban dalam narasi sejarah bangsa.
Mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan, yang telah mencatat adanya pemerkosaan dan bentuk kekerasan seksual lain di Jakarta, Medan, dan Surabaya.
Laporan TGPF mengidentifikasi puluhan kasus pemerkosaan, banyak di antaranya merupakan gang rape atau dilakukan secara bergantian oleh lebih dari satu pelaku.
Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa perempuan Tionghoa menjadi sasaran kekerasan berbasis rasial, dan hingga kini belum ada penyelesaian hukum yang memadai atas pelanggaran HAM tersebut.
Sebagai bentuk pengingat publik, tragedi ini telah diabadikan melalui Memorial Mei 1998 di Pondok Rangon, Jakarta Timur.
