CirebonersID – Menjelang 100 hari masa kerja Wali Kota Cirebon Effendi Edo dan Wakil Walikota Siti Farida, Komisi II DPRD Kota Cirebon melakukan evaluasi kinerja dengan sejumlah perangkat daerah, Rabu (28/5/2025), di ruang serbaguna DPRD.
Dalam rapat kerja bersama mitra perangkat daerah, Komisi II menghadirkan lima perangkat daerah, yaitu: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3), Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda)
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah menyebut capaian program 100 hari kerja pemerintahan Edo-Farida menunjukkan dinamika positif.
DPRKP dinilai cukup baik dalam penyediaan sarana dan prasarana. Namun, program penanganan kawasan kumuh masih tertahan di tahap perencanaan akibat realokasi anggaran.
Sementara itu, peningkatan kualitas taman kota akan didorong melalui kolaborasi dengan perusahaan dan hotel di Kota Cirebon. “Kami dorong CSR sektor swasta agar berperan dalam perbaikan taman,” ujar Andru.
Baca Juga: Komisi III Tinjau Pelaksanaan KRIS di RSD Gunung Jati, Soroti Ketimpangan Tagihan BPJS
Bapelitbangda juga diapresiasi karena berhasil menyusun timeline perencanaan secara optimal. Saat ini tinggal menunggu pembahasan rancangan akhir RPJMD.
Ketahanan Pangan dan Peningkatan PAD
Dari sisi ketahanan pangan, DKP3 telah menjalankan gerakan pangan murah sebanyak sembilan kali. Persediaan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) saat ini mencapai 24,25 ton, dan direncanakan penambahan 34,7 ton.
Namun demikian, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi catatan. Hingga Mei 2025, realisasi PAD baru mencapai 30,8 persen atau sekitar Rp115,72 miliar.
Baca Juga: Komisi II DPRD Desak Percepatan Penanganan Banjir
“Angka ini masih rendah. Padahal tahun lalu, realisasi PAD hanya 83 persen sehingga banyak program tidak berjalan maksimal,” tegas Andru.
Ia juga menyoroti pentingnya kajian potensi pendapatan daerah untuk menetapkan target yang lebih akurat dan realistis.
Penanganan Infrastruktur dan Banjir
Kepala DPUTR Kota Cirebon, Rachman Hidayat menyampaikan, dirinya telah menyelesaikan pemeliharaan rutin 20 ruas jalan, dan program akan dilanjutkan pada Juni 2025. Selain itu, normalisasi sungai dan saluran juga sudah dimulai.
Namun, keterbatasan akses menjadi hambatan utama dalam upaya penanggulangan banjir. “Penertiban bangunan liar menjadi kunci agar normalisasi sungai berjalan lancar,” kata Rachman. (Ibnu)
