Alasan Kebijakan Vasektomi oleh Gubernur KDM
Dedi Mulyadi menyatakan bahwa lonjakan angka kelahiran dari keluarga prasejahtera menjadi salah satu penyebab kemiskinan struktural. Ia menemukan banyak kasus keluarga dengan 16 hingga 22 anak di berbagai daerah Jawa Barat.
https://cirebonkota.go.id/gempur-rokok-ilegal/.
“Kita harus mengendalikan populasi agar bantuan negara tidak hanya berputar di keluarga yang sama terus menerus,” tegas KDM dalam sambutannya.
Strategi Implementasi Program Vasektomi
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemprov Jawa Barat menggandeng lima kementerian, termasuk Kementerian Sosial dan BKKBN. Sosialisasi akan digencarkan agar masyarakat memahami manfaat program KB, khususnya metode vasektomi, sebagai upaya merencanakan keluarga sehat dan sejahtera.
Kebijakan ini menuai tanggapan beragam. Beberapa pihak memuji langkah inovatif ini, namun ada juga yang mengecamnya sebagai bentuk pelanggaran hak reproduksi. Pengamat kebijakan publik menilai program ini harus berbasis edukasi, bukan paksaan.
“Vasektomi harus menjadi keputusan individu, bukan syarat administratif untuk menerima bantuan negara,” kata Dr. Yani Firmansyah dari Universitas Padjadjaran.
Program vasektomi sebagai syarat beasiswa dan bantuan sosial yang diusulkan Gubernur KDM menunjukkan upaya serius untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Meski bertujuan meningkatkan kesejahteraan, implementasi kebijakan ini harus tetap menghormati hak-hak individu dan dilakukan dengan pendekatan persuasif.
