CirebonersID – Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan dalam bidang ketenagakerjaan guna mengatasi tantangan pengangguran. Hal ini disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat membuka Rapat Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cirebon, Selasa (22/4/2025).
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan pentingnya penyelenggaraan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri.
“Pelatihan itu penting, tapi jangan asal. Harus sesuai dengan klasifikasi dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri,” tegasnya.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan perwakilan pekerja bisa semakin erat untuk menciptakan solusi yang tepat sasaran, termasuk bagi kawasan Ciayumajakuning.
Wali Kota juga menyampaikan bahwa capaian penurunan angka pengangguran pada tahun 2024 merupakan bukti efektivitas dari sinergi yang telah dibangun. Ia mengapresiasi peran aktif Disnaker serta para mitra yang selama ini turut andil.
“Insya Allah, mudah-mudahan semua sepakat. Kita ingin bangun kerja sama yang lebih kuat,” ucapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Disnaker Kota Cirebon, Agus Suherman, melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami tren penurunan.
“Pada 2023, TPT tercatat sebesar 7,6 persen atau sekitar 13.800 orang. Sementara pada 2024 turun menjadi 6,29 persen, setara dengan 12.500 orang,” jelasnya.
Agus menambahkan, kontribusi para mitra kerja sangat penting dalam penciptaan peluang kerja. Salah satu upaya konkret yang tengah disiapkan adalah pembentukan Bursa Kerja Khusus (BKK) di SMA, SMK, dan perguruan tinggi, guna menjembatani lulusan muda dengan dunia kerja.
Disnaker juga memperkuat sinergi regional melalui forum ketenagakerjaan Ciayumajakuning. Forum ini diharapkan menjadi sarana koordinasi lintas pihak untuk memperluas kesempatan kerja dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan secara kolektif.
“Kami juga menjaga komunikasi yang sehat antara pengusaha dan pekerja. Stabilitas iklim kerja di Kota Cirebon tetap menjadi prioritas,” tegas Agus.
Ia menambahkan, prinsip hubungan industrial berdasarkan nilai-nilai Pancasila tetap menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan ketenagakerjaan. Selain itu, praktik-praktik yang merugikan pekerja seperti penahanan ijazah atau ketimpangan hak dan kewajiban terus diawasi dan dicegah.
“Hubungan yang harmonis itu kunci. Kita ingin semua pihak merasa aman dan dihargai,” tandasnya.
Melalui forum seperti ini, Pemerintah Kota Cirebon berharap kolaborasi antara unsur pemerintah, pelaku usaha, dan serikat pekerja semakin solid dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
