CirebonersID – Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Cirebon, Jumat (21/2/2024).
Mereka menyampaikan tuntutan agar Instruksi Presiden Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025 dibatalkan.
Dalam aksinya, mahasiswa meminta DPRD Kota Cirebon untuk meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Mereka menilai, kebijakan Inpres tentang efisiensi memberikan efek domino kepada kelangsungan hajat hidup masyarakat. Khususnya, di bidang pendidikan.
Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH mengatakan, aspirasi dari mahasiswa akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui fraksi di DPRD.
“Terkait dengan Inpres ini, merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan DPRD tidak memiliki kewenangan apa pun, hanya aspirasi akan kami teruskan kepada pemerintah pusat,” ujarnya usai menerima audiensi mahasiswa di Griya Sawala gedung DPRD.
Aksi mahasiswa itu disambut Pimpinan dan Anggota DPRD melalui diskusi. Dialog bersama mahasiswa dari berbagai elemen, yakni, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan organisasi mahasiswa lainnya.
Hasil audiensi, mahasiswa menyampaikan lima poin tuntutan disampaikan kepada DPRD Kota Cirebon. Wakil Ketua II DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik SH dan Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH pun ikut membacakan lima poin tuntutan.
Kelima poin tuntutan mahasiswa aksi yaitu; mengevaluasi Inpres 1/2025 dan menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan, melindungi akses kesehatan gratis dan berkualitas, menolak komersialisasi BPJS Kesehatan, menolak revisi UU Nomor 1/2020 DPR RI, dan evaluasi kebijakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Agung Supirno SH mengatakan, aksi mahasiswa ini sebagai respons kepedulian atas situasi dinamika sosial-politik yang sedang terjadi.
Karena itu, ia menyambut baik aksi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyuarakan aspirasi dan tuntutan.
“Kami menyambut baik aspirasi dari teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Tuntutan mahasiswa tentang evaluasi kebijakan Inpres ini merupakan kebijakan dari pusat. Kami akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat,” terangnya. (Ibnu)
