CirebonersID — Komisi III DPRD Kota Cirebon menyoroti pentingnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pemutakhiran ini dianggap mendesak agar bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran dan berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Kota Cirebon, M Yusuf MPd, menegaskan bahwa Dinas Sosial (Dinsos) memiliki peran strategis yang bersentuhan langsung dengan warga. Oleh karena itu, akurasi DTKS menjadi prioritas utama untuk memastikan kesejahteraan masyarakat meningkat.
“Dinsos memiliki posisi penting dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, DTKS harus diverifikasi dan diperbarui secara berkala agar tidak salah sasaran,” kata Yusuf dalam rapat di Griya Sawala, Kamis (9/1/2025).
Selain menekankan pentingnya pemutakhiran, Yusuf meminta Dinsos untuk menjamin transparansi data. Ia mengimbau agar masyarakat di tingkat kelurahan memiliki akses mudah terhadap informasi tersebut. “Prinsipnya, Dinsos harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jika ada masalah, segera perbaiki agar tidak menimbulkan polemik,” tambahnya.
Komisi III juga mendorong Dinsos untuk mengoptimalkan layanan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas terlantar, gelandangan, pengemis, dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Yusuf mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 800 ODGJ di Kota Cirebon, sehingga pembangunan pusat rehabilitasi atau shelter menjadi kebutuhan mendesak.
“Inisiasi Dinsos untuk membangun rumah singgah dan shelter harus segera diwujudkan sebagai bagian dari solusi bagi kelompok rentan ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD, Sarifudin SH, mengingatkan pentingnya selektivitas dalam memutakhirkan DTKS. Hal ini untuk memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat. “Kerja sama antar lembaga, baik antara Dinsos dengan legislatif maupun dengan pihak lain, harus terus dioptimalkan pada tahun 2025 ini,” tambahnya.
Kepala Dinsos Kota Cirebon, Dra Hj Santi Rahayu MSi, melaporkan bahwa hingga akhir 2024, sebanyak 39 ribu keluarga penerima manfaat telah diverifikasi dalam DTKS. Selain itu, Dinsos juga telah menyalurkan bantuan kepada 140 keluarga yang mengalami kerusakan rumah.
“Kami memohon dukungan dari DPRD untuk merealisasikan pembangunan shelter pemerlu layanan kesejahteraan sosial (PPKS), rumah singgah, serta pengadaan mobil pelayanan. Hal ini penting untuk mengoptimalkan operasional layanan kami,” jelas Santi. (Ibnu)
