CirebonersID– Pemerintah Kota Cirebon berkomitmen membangun infrastruktur sanitasi berkelanjutan dengan menggelar Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan di Hotel Luxton pada Selasa (5/11/2024).
Acara ini dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, H Iing Daiman SIP MSi. Saat membuka kegiatan lokakarya, ia menyampaikan, kegiatan ini sebagai langkah penting mengatasi tantangan pengelolaan air limbah domestik di kota.
Lokakarya ini merupakan bagian dari kerjasama Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) melalui kemitraan antara Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Program ini bertujuan memberikan bantuan teknis dalam perencanaan sanitasi di Cirebon. Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan harapannya agar lokakarya ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun sistem sanitasi yang efektif dan efisien.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menjalin sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk mewujudkan pengelolaan sanitasi yang lebih baik,” ungkap Iing.
Sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, Cirebon menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Situasi ini berdampak pada kualitas lingkungan dan meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan sanitasi yang terpadu dan berkelanjutan.
Pentingnya Kolaborasi untuk Pengelolaan Sanitasi yang Efektif
Pj Sekda menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam merumuskan strategi yang holistik, mulai dari kerangka komitmen hingga identifikasi dukungan pembiayaan. Ia juga menekankan peran masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang sudah ada serta meningkatkan kapasitas pengelola untuk keberlanjutan pengelolaan air limbah domestik.
Pada 2023, capaian akses sanitasi aman di Kota Cirebon mencapai 17,40 persen, yang didukung oleh Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) melalui empat unit IPAL Komunal.
“Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan serta peningkatan anggaran dan kapasitas pengelola sangat penting untuk memastikan keberhasilan pengelolaan sanitasi,” tambah Iing.
Dalam kesempatan ini, Nur Fadrina Murbas, Koordinator Water Hygiene and Sanitation (Watsan) dari KIAT, menjelaskan bahwa lokakarya ini juga membahas penyusunan dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah untuk Kota Cirebon. Fokus utama adalah mencapai target layanan sanitasi sebesar lebih dari 45 persen pada tahun 2029.
“Kami percaya bahwa dengan kerjasama yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, target ini bisa tercapai,” ujar Nur Fadrina.
Pemerintah Kota Cirebon berharap melalui lokakarya ini, dapat tercapai langkah nyata dan inovasi dalam pembiayaan dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan, menjadikan Cirebon sebagai contoh bagi kota lain dalam pengelolaan air limbah domestik yang andal dan berkelanjutan. (Ibnu)
