CirebonersID – Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa dan pelajar kembali melaksanakan aksi kawal putusan MK di Kota Cirebon, Jumat (23/8/2024).
Aksi tersebut merupakan buntut dari ketidapuasan atas sikap DPR RI yang disebut mengangkangi demokrasi dengan mengubah RUU Pilkada usai MK menetapkan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Massa memulai aksi dari ruas jalan Pemuda, kemudian long march sepanjang jalan Cipto dan Kartini, hingga akhirnya tiba di titik akhir Gedung DPRD Kota Cirebon.
Mulanya, para mahasiswa melakukan orasi secara bergantian dengan mengelilingi ban yang telah dibakar sebelumnya.
Akan tetapi, aksi tersebut diwarnai kericuhan oleh oknum yang melemparkan batu, bambu, hingga botol kaca, hingga membuat sejumlah fasilitas umum rusak.
Tak terkendali, massa pun akhirnya meminta masuk ke area Gedung DPRD dengan mendorong paksa gerbang yang sudah dijaga ketat polisi.
Usai bentrokan, akhirnya massa dipersilakan masuk dan beraudiensi dengan perwakilan anggota DPRD Kota Cirebon.
Koordinator aksi Meri Handayani menyebut, ada empat tuntutan aksi yang disampaikan pada aksi kali ini.
Pertama, untuk mengawal putusan MK hingga tanggal 29 Agustus 2024. Kedua, melawan dinasti politik Joko Widodo. Ketiga, melawan praktik dinasti kotor. Keempat, memohon pengawalan terhadap massa aksi baik di pusat maupun daerah agar terhindar dari tindakan represif polisi.
“Itu empat tuntutan yang kami ingin sampaikan. Sekalig lagi, kami memohon teman-teman kami yang diambil paksa polisi, juga dikembalikan ke rumahnya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Cirebon Harry Saputra Gani mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan aspirasi yang disampikan mahasiswa pada aksi kali ini.
“Kita langsung sampaikan secara kelembagaan ke DPR RI mengengai tuntutan daripada teman-teman mahasiswa,” tandasnya. (Rifki)
