Cireboners.id – Komisi I DPRD meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon untuk lebih teliti memahami regulasi kebijakan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK di Kota Cirebon.
Komisi I DPRD berharap, proses pelaksanaan CPNS dan PPPK ini bisa memprioritaskan pengangkatan tenaga honorer berdasarkan tingkat masa pengabdiannya di pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja Komisi I bersama BKPSDM di ruang rapat gedung DPRD, Senin (18/03/2024).
Ketua Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani SH MH mengatakan, seleksi PPPK benar-benar mengakomodir pegawai non-PNS yang sudah terdata di lingkungan perangkat daerah.
Artinya, seleksi penerimaan CPNS dan PPPK di Kota Cirebon ini sebagai bagian ikhtiar untuk mengangkat semua tenaga non-PNS.
Dani menilai, jumlah formasi yang tersedia dengan jumlah pegawai non-ASN di Kota Cirebon masih banyak menyisakan tenaga honorer. Namun demikian, dia berharap, pemerintah pusat sesuai janjinya akan menuntaskan semua tenaga honorer hingga pada 2024.
“Antara jumlah formasi dengan kebutuhan pengangkatan tenaga honorer masih menyisakan jumlah non-ASN di Kota Cirebon. Tentunya, kami berharap sesuai janji pemerintah pusat, pada tahun ini semua tenaga honorer bisa diangkat menjadi PPPK,” katanya.
Informasi dari BKPSDM Kota Cirebon, seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024 berjumlsih ah 916 formasi. Terdiri dari kuota CPNS sebanyak 124 dan PPPK berjumlah 792.
Untuk kuota penerimaan CPNS, pengangkatan untuk tenaga kesehatan berjumlah 6 orang dan tenaga teknis berjumlah 118. Sementara itu, kuota pengangkatan PPPK terdiri dari tenaga pendidik berjumlah 175, tenaga Kesehatan 108 dan tenaga teknis berjumlah 509 formasi.
Kepala BKPSDM Kota Cirebon, Dra Sri Lakshmi Stanyawati MSi mengatakan, jumlah sisa tenaga non-ASN terdaftar di akun BKN tercatat sekitar 1.300 pegawai. Proses seleksi peneriman CASN di Kota Cirebon sudah dalam tahap menerima izin persetujuan prinsip dari BKN.
Artinya, BKPSDM diminya untuk menyusun secara lebih detil kebutuhan ASN sesuai dengan persetujuan prinsip yang telah diberikan. Termasuk adanya penyesuaian peta jabatan karena adanya perubahan nomenklatur Keputusan Menpan RB.
“Kami sudah menerima izin prinsip dari Kemenpan RB. Setelah itu, kami mengajukan rincian kebutuhan untuk jabatan-jabatan apa saja yang akan diusulkan, pengusulan itu paling lambat tanggal 28 Maret harus sudah selesai,” katanya. (Ibnu)
