Cireboners.id -Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantian menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Cirebon.
Dia mencatat, KPM menerima komponen bantuan tidak utuh saat mengisi kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) di Kantor Kecamatan Harjamukti, Kamis (11/8/2023).
Selly menyebut, keluarga penerima PKH seharusnya mendapat empat komponen bantuan, akan tetapi hanya menerima dua komponen.
Kasus lain, keluarga yang tercatat penerima BPNT tetapi tidak menerima bantuan tersebut. Bahkan, program BPNT sempat tersendat hingga berbulan-bulan.
“Temuan ini akan menjadi bahan catatan dan evaluasi kami di Komisi VIII untuk ditelusuri akar masalahnya,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Mengantisipasi hal serupa, Selly akan mengambil langkah strategis. Salah satunya, meminta kepada pendamping dan penerima manfaat bersinergi. Khususnya, terus memantau data penerima dan Bantuan program yang didapat.
Selly pun akan melapor catatan tersebut ke Kemensos, dan meminta untuk memverifikasi ulang DTKS agar tidak terjadi pendataan ganda.
“Kami akan cari informasi penyebabnya di lapanhan. Kami ingin semua pihak berkomitmen membangun Kota Cirebon dengan profesional,” kata Selly.
