Cireboners.id – Komisi II DPRD Kota Cirebon kembali melakukan rapat kerja bersama Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon, dan Koperasi Konsumsi Bina Keluarga TPI Kejawanan Cirebon, Senin (3/10/2022).
Ketua Komisi II DPRD, H Karso menjelaskan, agenda ini tindaklanjut rapat pada 15 September lalu terkait aktivitas perikanan di TPI Kejawanan Cirebon, mulai dari bongkar muat ikan hingga persoalan retribusi kapal.
Ia menjelaskan, pembahasan utama dalam rapat kali ini adalah untuk mendorong DKPPP Kota Cirebon merealisasikan penyaluran BBM bersubsidi jenis solar bagi pemilik kapal.
“Semakin ada titik terang. Karena kendala menurunnya bongkar muat kapal di TPI Kejawanan adalah tidak disediakan BBM bersubsidi. Namun mulai pekan ini, dari perangkat daerah sudah bisa mengeluarkan rekomendasi BBM bersubsidi,” ungkap Karso.
Karso menilai, apabila penyaluran BBM bersubsidi ini berjalan, maka akan menjadi posisi tawar bagi koperasi maupun perangkat daerah. Namun, pihaknya juga mengingatkan agar pemilik kapal yang mendapat rekomendasi BBM bersubsidi harus melunasi tunggakan retribusi.
“Pastikan pemilik kapal yang ingin mendapatkan BBM bersubsidi melunasi tunggakan retribusi. Ini salah satu cara menagih untuk meningkatkan pendapatakan asli daerah (PAD). Terbukti sudah ada beberapa yang mencicil membayar retribusi,” tuturnya.
Diakui Karso, upaya tersebut untuk mendorong agar tahun ini bisa target PAD sebesar Rp1,1 miliar dari aktivitas perikanan di TPI Kejawanan dapat tercapai. “Nilai itu sebenarnya turun dari tahun lalu yang bisa memenuhi target Rp1,3 miliar,” katanya.
Rencananya, untuk memastikan kuota BBM bersubsidi dari Pertamina, Komisi II akan mendatangi kantor Pertamina perwakilan Cirebon pada pekan ini. “Kita rencanakan pekan ini bertemu dengan Pertamina perwakilan Cirebon,” ucap Karso.
Selain ketua, anggota Komisi II yang turut hadir dalam rapat kerja tersebut yakni, HP Yuliarso BAE, Ir H Watid Sahriar MBA dan dr Doddy Ariyanto MM.
Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan DKPPP, Yudi Lukmanan Hakim mengatakan, BBM subsidi yang diterima setiap pemilik kapal berbeda, tergantung besaran kapal atau Gross tonnage (GT), namun maksimal 30 GT.
“Di atas 30 GT tidak dapat subsidi. Kemudian pemilik kapal yang belum lunas retribusi ada beberapa, tapi kita akui yang bongkar muat jumlahnya berkurang dari tahun lalu, yaitu hanya 262 kapal yang bongkar di TPI Kejawanan,” jelas Yudi.
Sedangkan Pengurus Koperasi Konsumsi Bina Keluarga, Subagja mengatakan, pihaknya hanya membantu program pemerintah daerah. Apabila penyaluran BBM bersubsidi berjalan, maka pihaknya akan memprediksi dan menagih retribusi sesuai aturan.
“Berdasarkan data, hingga September 2022 ini baru ada 262 kapal yang melakukan bongkar muat di TPI Kejawanan, dengan jumlah retribusi yang tercapai Rp547 juta atau sekitar 46 persen dari target retribusi tahun 2022,” katanya.
